Empat Kebijakan Menteri Nadiem Makarim dalam Program “Merdeka Belajar”

Buka Pendaftaran Siswa/i Baru Tahun Ajaran 2020-2021
December 12, 2019
Siswa Program Keahlian UPW sebagai Volunteer Committee di Color Run Summarecon Bekasi
February 7, 2020

Empat Kebijakan Menteri Nadiem Makarim dalam Program “Merdeka Belajar”

Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menetapkan empat pokok kebijakan pendidikan nasional melalui program "Merdeka Belajar". Kebijakan ini disampaikan pada acara Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta (11/12/2019).
Empat pokok kebijakan melalui program "Merdeka Belajar" meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan dikembalikan kepada sekolah dalam hal menentukan kelulusan siswa dan pembuatan soal ujian. Soal bisa berbentuk tes tertulis atau portofolio dan penugasan yang dibagi dalam kelompok.
Ujian Nasional (UN) mulai 2021 tidak lagi mengujikan konten. Format UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Format ini menguji kemampuan bernalar bahasa (literasi), matematika (numerasi) dan penguatan pendidikan karakter.
Penilai bahasa (literasi) diuji dari segi kemampuan memahami konten dari bacaan dan menganalisis. Sedangkan penilaian matematika (numerasi) diuji dari menggunakan konsep matematika pada suatu masalah sehari-hari. Penguatan pendidikan karakter tidak berupa hafalan sila pancasila melainkan difokuskan pada bagaimana pengimplementasian nilai pancasila mengakar pada diri siswa.
Pelaksanaan ujian dilakukan siswa tengah jenjang sekolah misalnya kelas 4 SD, 2 SMP dan 2 SMA/SMK.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dipersingkat terdiri dari tiga komponen inti yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. Guru bisa bebas mengatur format RPP dalam hal memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkannya.
Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap dengan sistem zonasi. Komposisinya lebih fleksibel dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Untuk jalur prestasi atau siswa 0-30 persen disesuaikan kondisi daerah. Hal ini tetap diberlakukan dengan tujuan bisa mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas.
Ayu Juanda Putri

Referensi : Kompas.com